SUKOHARJO – Setelah publik digegerkan dengan kasus pengadaan bermasalah di Kabupaten Karanganyar, kini isu serupa kembali mencuat di Kabupaten Sukoharjo. Bau dugaan korupsi mulai tercium di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Sukoharjo, memantik perhatian publik dan memunculkan gelombang kecurigaan.
Informasi yang dihimpun Berita Istana dari berbagai sumber menyebutkan, dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa di DKK Sukoharjo bukanlah kasus baru. Praktik tersebut diduga sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu, dan kini kembali mengemuka setelah adanya pengadaan alat kesehatan (alkes) melalui e-Katalog yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Yang jelas, ini bukan hal baru. Ada indikasi kuat kalau pola ini sudah berjalan cukup lama,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Lebih jauh, sejumlah pihak menduga adanya keterlibatan oknum pejabat dengan inisial TTR, yang disebut-sebut memiliki peran penting dalam proyek pengadaan tersebut. Meski demikian, sumber-sumber yang ditemui enggan memberikan keterangan detail mengenai jaringan pelaku dan mekanisme dugaan penyimpangan yang terjadi.
Daftar Proyek yang Diduga Bermasalah
1. Dana BLUD/Bantuan Layanan Umum Daerah RSUD
2. Proyek DKK: Pengadaan Alkes dan Gedung Laboratorium
Aliansi masyarakat Sukoharjo ikut angkat suara. Mereka mendesak agar dugaan praktik korupsi ini diusut tuntas, karena pengadaan yang didanai APBD harus transparan dan sesuai ketentuan.
“Kalau ada indikasi permainan, jangan sampai dibiarkan. Uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan ke kantong oknum,” tegas Panji Riyadi, salah satu aktivis Jawa Tengah.
Berita Istana menegaskan komitmennya untuk terus melakukan investigasi mendalam terkait dugaan ini. Konfirmasi resmi kepada pihak DKK Sukoharjo, inspektorat, dan aparat penegak hukum akan dilakukan demi menjaga asas keberimbangan dalam pemberitaan.
“Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak DKK Sukoharjo. Kami akan terus memantau dan memberikan update kepada publik,” ujar pimpinan redaksi Berita Istana.
Kasus ini kembali menegaskan perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, khususnya di sektor kesehatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Berita Istana akan terus mengikuti perkembangan dan menyajikan fakta terbaru untuk masyarakat.
(BI – Tim Investigasi)
