MADIUN Polemik seputar penghargaan CNN Indonesia Awards 2025 kepada Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun, Drs. R. Murdjoko HW, menuai respons tegas dari internal organisasi. Lembaga Hukum dan Advokasi (LHA) PSHT Pusat Madiun menilai pemberian penghargaan tersebut sah dan tepat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Perwakilan LHA PSHT Pusat Madiun, Amriza Khoirul Fachri, menegaskan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam pemberian anugerah tersebut. Menurutnya, status hukum organisasi telah jelas dan pengakuan tersebut sejalan dengan perundang-undangan.
“CNN Indonesia memberikan penghargaan kepada PSHT sebagai organisasi kemasyarakatan yang sah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 10 ayat (1) huruf b menegaskan bahwa Ormas dapat berbentuk tidak berbadan hukum,” ujar Amriza saat dikonfirmasi, Sabtu (1/11/2025).
Ia menambahkan bahwa PSHT Pusat Madiun juga memegang hak atas kelas merek 41, termasuk panji, lambang, dan simbol organisasi yang telah terdaftar secara resmi. Hal ini, lanjutnya, memperkuat legalitas identitas organisasi.
“Dari sisi legalitas simbol dan identitas organisasi, PSHT Pusat Madiun memiliki kekuatan hukum. Tidak ada dasar untuk menuding CNN melanggar hukum,” tandasnya.
Terkait adanya ancaman somasi serta rencana pelaporan ke Dewan Pers oleh pihak lain, Amriza menyebut langkah tersebut berlebihan dan berpotensi memicu keresahan publik. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak segan mengambil langkah hukum bila ada upaya memancing konflik atau memecah belah warga PSHT.
“Jika ada pihak yang menggiring opini dan menciptakan kegaduhan, kami siap tempuh jalur hukum. Kami tidak akan tinggal diam bila nama baik organisasi diseret untuk kepentingan tertentu,” katanya.
Amriza turut mengapresiasi langkah CNN Indonesia yang dinilai objektif dalam memberikan penghargaan, berdasarkan kontribusi PSHT di bidang olahraga, kemanusiaan, dan pembinaan generasi muda.
“CNN menilai kontribusi PSHT dalam membangun karakter bangsa dan menjaga nilai persaudaraan. Penghargaan itu bentuk apresiasi, bukan masalah hukum,” ucapnya.
Di akhir pernyataan, Amriza mengimbau seluruh pihak agar menahan diri dan mengedepankan persaudaraan. Ia mengingatkan bahwa perbedaan tafsir hukum tidak seharusnya menjadi alasan untuk memecah belah warga PSHT.
“PSHT berdiri di atas nilai persaudaraan dan kebersamaan. Jangan sampai perbedaan pandangan merusak tali silaturahmi,” pungkasnya.
